Dengan demikian, peringatan utamanya jelas: besarnya aset yang dikelola dan luasnya program investasi tidak otomatis membuktikan keberhasilan ekonomi.
Danantara: Kekuatan Modal Harus Diimbangi Keterbukaan
Danantara dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagai bagian dari penataan pengelolaan investasi dan aset negara. Kehadirannya membawa harapan agar aset BUMN dapat dikelola lebih strategis, profesional, dan produktif.
Akan tetapi, semakin besar mandat sebuah lembaga, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasan yang efektif.
Lembaga pengelola investasi negara harus mampu menjelaskan bukan hanya berapa nilai aset yang berada dalam pengelolaannya, tetapi juga bagaimana aset tersebut menghasilkan nilai tambah, proyek apa yang dibiayai, risiko apa yang ditanggung, dan bagaimana hasilnya memberi manfaat bagi perekonomian nasional.
Reuters pada Juni 2026 menyoroti meluasnya peran Danantara ke berbagai agenda pemerintah, termasuk komoditas strategis dan proyek prioritas. Laporan itu juga mengangkat kekhawatiran mengenai potensi politisasi mandat investasi serta keterbatasan keterbukaan informasi keuangan yang saat itu menyulitkan penilaian terhadap kapasitas lembaga.
Sorotan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Memperluas mandat investasi bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Namun, ketika fungsi komersial, agenda strategis pemerintah, dan pembiayaan proyek publik bertemu dalam satu ekosistem, batas tanggung jawab harus dibuat semakin jelas.
Apakah setiap keputusan investasi didasarkan pada analisis kelayakan yang independen? Bagaimana konflik kepentingan diidentifikasi dan dicegah? Siapa yang mengevaluasi proyek yang tidak mencapai target? Dan bagaimana publik dapat mengetahui apakah keuntungan yang diumumkan sebanding dengan risiko yang ditanggung?
Tanpa jawaban yang terukur, keberhasilan Danantara akan sulit dinilai secara independen.
Dua Tahun Pemerintahan: Pertumbuhan Ekonomi Belum Menjawab Semua Pertanyaan
Pemerintah memiliki sejumlah capaian yang dapat dijadikan bahan evaluasi. Sekretariat Kabinet pada 20 Oktober 2026 menyampaikan perkembangan program prioritas di sektor pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, investasi, dan hilirisasi.
Namun, laporan capaian pemerintah perlu dibaca bersama indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
INDEF mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen sepanjang 2025 dan 5,45 persen pada semester I 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap tumbuh, tetapi masih jauh dari target 8 persen yang dicanangkan pemerintah. INDEF juga menyoroti tantangan dalam penciptaan pekerjaan berkualitas, produktivitas, pemerataan pertumbuhan, serta efektivitas investasi.
Di sinilah hubungan antara agenda ekonomi Prabowo-Gibran dan Danantara menjadi penting.
Jika Danantara diharapkan menjadi mesin penggerak investasi, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah proyek yang diumumkan atau nilai komitmen investasi yang ditandatangani. Ukuran yang lebih substantif mencakup investasi yang benar-benar terealisasi, peningkatan kapasitas industri, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta manfaat ekonomi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Komitmen investasi dan realisasi investasi merupakan dua hal berbeda. Begitu pula antara keuntungan akuntansi dan arus kas yang benar-benar diterima.
Pembedaan ini penting agar penilaian terhadap pemerintah tidak terjebak pada besarnya angka yang diumumkan, sementara dampak akhirnya belum terukur.
Risiko Penumpukan Kekuasaan Ekonomi
Persoalan berikutnya adalah tata kelola.
Danantara memiliki posisi strategis dalam pengelolaan investasi dan aset negara. Posisi tersebut membuat independensi keputusan investasi, profesionalisme pengurus, serta mekanisme pengawasan menjadi isu penting.
The Indonesian Institute, dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026, menyoroti sejumlah tantangan tata kelola pemerintahan, termasuk ruang partisipasi publik, perlindungan kebebasan sipil, dan akuntabilitas pengambilan kebijakan.
Konteks ini relevan bagi Danantara karena tata kelola investasi tidak hanya menyangkut efisiensi bisnis, tetapi juga bagaimana kekuasaan atas aset strategis negara dijalankan.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, independensi keputusan investasi. Proyek harus dipilih berdasarkan kelayakan bisnis, manfaat ekonomi, dan profil risiko yang jelas. Kepentingan politik jangka pendek tidak boleh menggantikan penilaian profesional.
Kedua, pencegahan konflik kepentingan. Mekanisme pengungkapan kepentingan, pengawasan transaksi dengan pihak terkait, serta pengendalian rangkap jabatan harus dijalankan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, keterbukaan informasi. Publik perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai kinerja, risiko, dan hasil investasi tanpa mengabaikan kerahasiaan bisnis yang sah.
Tiga hal tersebut bukan tuntutan untuk melemahkan Danantara. Justru, pengawasan yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko keputusan yang tidak menguntungkan negara.
Siapa yang Menanggung Kerugian Jika Investasi Gagal?
Pertanyaan ini perlu dijawab sejak awal, bukan setelah masalah muncul.
Investasi selalu mengandung risiko. Proyek dapat menghadapi perubahan harga komoditas, kenaikan biaya, keterlambatan konstruksi, perubahan permintaan, atau ketidakpastian ekonomi global. Kerugian dalam suatu investasi tidak otomatis berarti pelanggaran hukum.
Namun, perbedaan antara risiko bisnis yang wajar dan keputusan yang bermasalah harus dapat diperiksa melalui dokumentasi, proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap aturan, dan hasil audit.
Karena itu, publik perlu mengetahui bagaimana Danantara menetapkan batas risiko, melakukan uji kelayakan, mengevaluasi proyek, dan menangani investasi yang tidak mencapai target.
Pertanyaan lainnya adalah bagaimana pembagian tanggung jawab antara Danantara, BUMN, pemerintah, dan pihak swasta ditetapkan ketika sebuah proyek mengalami kerugian.
Apabila suatu investasi menggunakan atau berpotensi melibatkan sumber daya negara, mekanisme pertanggungjawabannya harus jelas sejak awal. Jangan sampai keberhasilan diklaim sebagai prestasi kelembagaan, sedangkan kegagalan justru sulit ditelusuri siapa yang bertanggung jawab.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan data dan dokumen yang dapat diuji. Tanpa bukti, dugaan penyimpangan tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan.
Agenda Investigasi: Apa yang Harus Dibuka kepada Publik?
Dalam kerangka pengawasan publik, terdapat sejumlah pertanyaan yang layak diajukan kepada Danantara dan pemerintah.
Berapa nilai investasi yang telah benar-benar direalisasikan selama dua tahun pemerintahan, dan berapa yang masih berupa komitmen?
Bagaimana kinerja keuangan dan operasional investasi yang telah berjalan dibandingkan dengan target awal?
Apa indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi Danantara terhadap penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan pertumbuhan industri?
Bagaimana proses pemilihan proyek dan mitra investasi, termasuk pengendalian konflik kepentingan?
Bagaimana hasil audit dan evaluasi risiko digunakan untuk memperbaiki keputusan investasi?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu masyarakat membedakan capaian yang sudah terukur, target yang masih dikejar, dan klaim yang masih memerlukan pembuktian.
Bagi redaksi, pertanyaan itu juga merupakan dasar untuk menelusuri laporan keuangan, dokumen resmi, hasil audit, dan pernyataan pihak terkait sebelum menarik kesimpulan lebih jauh.
Kesimpulan: Danantara Harus Membuktikan Hasil, Bukan Sekadar Besarnya Mandat
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi titik evaluasi bagi arah pembangunan nasional. Danantara berada di antara harapan untuk memperkuat investasi dan tuntutan agar pengelolaan aset negara semakin transparan serta akuntabel.
Pemerintah berhak menjelaskan capaian programnya. Pada saat yang sama, masyarakat berhak menguji capaian tersebut menggunakan data, indikator yang terukur, dan informasi yang dapat diverifikasi.
Keberhasilan Danantara tidak semestinya ditentukan hanya oleh besarnya aset yang dikelola, banyaknya proyek, atau luasnya mandat kelembagaan. Ukuran yang lebih penting adalah kualitas keputusan investasi, hasil keuangan, manfaat ekonomi, pengelolaan risiko, dan pertanggungjawaban kepada publik.
Lensa Resonansi memandang, ujian terbesar Danantara bukan sekadar menghimpun dan menggerakkan modal negara, melainkan membuktikan bahwa setiap keputusan investasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
Jika pemerintah menginginkan kepercayaan publik yang kuat, keterbukaan dan pengawasan tidak boleh diperlakukan sebagai hambatan. Keduanya harus menjadi bagian dari sistem yang memastikan aset negara dikelola untuk kepentingan jangka panjang.
