TEROPONGKALIMANTAN.COM – Pemadaman listrik bergilir yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terus memunculkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain mengganggu layanan publik, gangguan pasokan listrik dinilai mulai membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan produksi maupun pelayanan kepada konsumen pemadaman listrik rugikan umkm kalbar.
Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan produktivitas akibat jadwal pemadaman yang berlangsung beberapa jam dalam sehari. Kondisi tersebut memicu perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif yang meminta adanya langkah nyata untuk melindungi masyarakat terdampak pemadaman listrik rugikan umkm kalbar.
DPR Soroti Dampak terhadap UMKM
Mengutip Kompas.com, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai pemadaman listrik bergilir telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Dalam keterangannya pada Jumat (3/7/2026), Daniel meminta agar pelanggan yang terdampak memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada pelaku UMKM yang mengalami kerugian nyata akibat terganggunya aktivitas usaha.
Kerugian tersebut, kata dia, dapat berupa rusaknya bahan baku, hilangnya pendapatan harian, hingga terhentinya proses produksi yang bergantung pada pasokan listrik.
Daniel berpendapat skema kompensasi tidak hanya sebatas pengurangan tagihan listrik, tetapi juga perlu mempertimbangkan upaya pemulihan bagi pelaku usaha yang terdampak secara langsung.
Gangguan Listrik Dinilai Menekan Aktivitas Ekonomi
Pemadaman bergilir disebut telah memengaruhi berbagai sektor usaha, mulai dari pedagang kecil, warung kopi, usaha kuliner, percetakan, hingga pelaku industri rumahan.
Bagi pelaku usaha tersebut, listrik merupakan bagian penting dalam rantai operasional. Ketika pasokan terhenti selama beberapa jam, aktivitas produksi maupun pelayanan kepada pelanggan ikut terganggu sehingga berpotensi mengurangi omzet.
Daniel juga menyampaikan bahwa sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai belum mencerminkan kondisi pemadaman yang berulang. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang diterimanya dan belum menjadi kesimpulan atas mekanisme penagihan oleh PLN.
Minta PLN Terbuka Soal Penyebab Gangguan
Selain mendorong pemberian kompensasi, Daniel meminta pemerintah bersama PT PLN (Persero) menjelaskan secara terbuka penyebab gangguan pasokan listrik yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Kalimantan Barat.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian informasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kelistrikan.
Ia juga berharap upaya perbaikan sistem dapat dipercepat sehingga gangguan serupa tidak berlangsung dalam waktu yang lama maupun terulang di kemudian hari.
Pemadaman Dilakukan dalam Tiga Sesi
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan skema pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Jumat (3/7/2026).
Berdasarkan informasi yang telah diumumkan PLN, pemadaman dibagi ke dalam tiga sesi, dengan durasi sekitar lima jam pada masing-masing sesi sebagai bagian dari penanganan gangguan sistem kelistrikan.
Hingga berita ini diterbitkan, PLN terus melakukan langkah pemulihan agar pasokan listrik di Kalimantan Barat dapat kembali normal.
Catatan Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan melalui sumber terbuka, termasuk pemberitaan Kompas.com dan keterangan resmi terkait jadwal pemadaman PLN. Seluruh pernyataan mengenai dampak ekonomi merupakan pendapat narasumber yang dikutip dan bukan kesimpulan redaksi. Apabila terdapat perkembangan terbaru mengenai kebijakan kompensasi maupun pemulihan sistem kelistrikan, artikel ini akan diperbarui sesuai informasi resmi.
