JAKARTA — Angka pertumbuhan ekonomi 6 persen kembali menjadi sorotan. Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam RAPBN 2027, sebuah angka yang menunjukkan ambisi besar untuk mendorong Indonesia tumbuh lebih cepat. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, target tersebut juga membuka pertanyaan: apakah 6 persen merupakan target ekonomi yang realistis atau sebuah angka politik yang sengaja dipasang tinggi untuk menunjukkan optimisme pemerintahan?
Pertanyaan itu bukan tanpa alasan.
Secara resmi, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 5,4 persen. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, sementara pemerintah kemudian memperkirakan pertumbuhan sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6–6,0 persen.
Artinya, target 6 persen untuk 2027 bukanlah angka yang muncul dari ruang kosong. Pemerintah melihat adanya momentum pertumbuhan yang mulai menguat.
Namun, persoalannya adalah seberapa berkelanjutan momentum tersebut?
Dari 5,4 Persen Menuju 6 Persen
Kenaikan target dari asumsi APBN 2026 sebesar 5,4 persen menuju 6 persen pada 2027 berarti pemerintah mengharapkan akselerasi ekonomi yang cukup signifikan.
Pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk mengejar angka tersebut. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin utama, sementara investasi, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, belanja pemerintah, dan ekspor diharapkan memberikan kontribusi tambahan.
Pemerintah dan DPR sendiri telah menyepakati rentang pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen, sebelum pemerintah mengusulkan angka 6 persen sebagai asumsi RAPBN 2027.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bahkan menyebut target tersebut sebagai bentuk optimisme pemerintah. Ia menilai target tinggi diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada capaian yang terlalu konservatif.
Tetapi dalam ekonomi, optimisme pemerintah harus berhadapan dengan satu kata yang sulit dikendalikan: risiko.
Dunia Belum Sepenuhnya Bersahabat
Bank Dunia dalam proyeksi Juni 2026 memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,0 persen pada 2026, sebelum meningkat menjadi sekitar 5,2 persen pada 2027–2028. Bank Dunia menilai tekanan eksternal terhadap investasi dan ekspor masih menjadi salah satu faktor yang membatasi pertumbuhan.
Proyeksi tersebut tentu bukan ramalan yang pasti. Tetapi perbedaan antara proyeksi sekitar 5 persen dan target pemerintah 6 persen menunjukkan adanya gap optimisme yang perlu dijelaskan kepada publik.
IMF juga melihat risiko pertumbuhan Indonesia cenderung berada di sisi bawah. Ketegangan perdagangan, ketidakpastian berkepanjangan dan volatilitas pasar keuangan global dapat memengaruhi perdagangan, investasi, nilai tukar dan pertumbuhan.
Dalam situasi seperti itu, target 6 persen bukan mustahil. Tetapi untuk mencapainya dibutuhkan lebih dari sekadar belanja pemerintah.
Dibutuhkan investasi produktif, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, daya beli yang kuat dan ekspor yang mampu bertahan ketika permintaan global melemah.
Risiko Terjebak pada Angka
Di sinilah kritik terhadap target pertumbuhan 6 persen menjadi relevan.
Angka pertumbuhan ekonomi bukan sekadar statistik. Di belakangnya terdapat konsumsi masyarakat, investasi, produksi industri, lapangan pekerjaan, pendapatan dan kesejahteraan.
Jika pemerintah terlalu fokus mengejar angka pertumbuhan, ada risiko kualitas pertumbuhan justru terabaikan.
Pertumbuhan yang ditopang oleh belanja pemerintah secara agresif, misalnya, dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah aktivitas tersebut menghasilkan kapasitas produksi baru atau hanya menciptakan efek sementara.
Bank Dunia bahkan mengingatkan bahwa ketergantungan pada konsumsi pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan memiliki risiko, terutama ketika ruang fiskal terbatas dan tekanan subsidi meningkat.
Dengan kata lain, pertumbuhan 6 persen akan lebih bermakna apabila berasal dari peningkatan produktivitas dan investasi swasta, bukan semata-mata dari ekspansi belanja negara.
Apakah Target 6 Persen Bersifat Politis?
Tuduhan bahwa target 6 persen merupakan angka politis harus ditempatkan secara hati-hati.
Tidak ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa pemerintah menetapkan angka tersebut semata-mata demi kepentingan politik. Pemerintah memiliki argumen ekonomi: pertumbuhan 2026 menunjukkan momentum yang relatif kuat, reformasi struktural terus didorong dan investasi serta hilirisasi diposisikan sebagai mesin pertumbuhan baru.
Namun, target ekonomi memang selalu memiliki dimensi politik, terutama ketika angka tersebut digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintahan.
Semakin tinggi target yang diumumkan, semakin tinggi pula ekspektasi publik.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah boleh memasang target 6 persen. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa mesin pertumbuhan yang akan digunakan untuk mencapainya?
Jika jawabannya adalah peningkatan produktivitas, reformasi investasi, industrialisasi, peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan daya saing ekspor, target tersebut memiliki fondasi.
Tetapi jika pertumbuhan lebih banyak bergantung pada stimulus fiskal, konsumsi jangka pendek dan proyek-proyek yang belum menghasilkan produktivitas baru, maka angka 6 persen berpotensi menjadi target yang jauh lebih sulit dicapai.
Jangan Hanya Mengejar Angka
Target ekonomi 6 persen harus dibaca sebagai janji sekaligus ujian.
Pemerintah tentu membutuhkan keberanian untuk memasang target tinggi. Negara dengan ekonomi besar seperti Indonesia tidak mungkin selamanya puas dengan pertumbuhan yang stagnan di kisaran 5 persen jika ingin mengejar status negara berpendapatan tinggi.
Tetapi ambisi tanpa fondasi juga berbahaya.
Dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan, volatilitas pasar keuangan dan kondisi moneter global yang belum sepenuhnya longgar. IMF menilai ketegangan geopolitik dan perdagangan dapat menekan investasi, perdagangan serta rantai pasok global.
Maka, target 6 persen seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen RAPBN.
Ia harus diuji melalui lapangan pekerjaan yang bertambah, produktivitas yang meningkat, investasi yang benar-benar masuk ke sektor produktif, industri yang semakin kompetitif dan daya beli masyarakat yang semakin kuat.
Jika semua indikator tersebut bergerak positif, 6 persen bukan sekadar ambisi.
Tetapi jika angka pertumbuhan dikejar sementara fondasi ekonominya rapuh, publik berhak bertanya: apakah Indonesia sedang membangun ekonomi yang tumbuh lebih cepat, atau sekadar membangun angka pertumbuhan yang terlihat tinggi?
Dan di situlah target 6 persen berubah dari sekadar angka ekonomi menjadi ujian kredibilitas kebijakan pemerintah.
Sisipan
Target Ekonomi 6 Persen menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan Indonesia. Sementara Target Ekonomi 6 Persen memberikan sinyal optimisme, realisasinya tetap bergantung pada investasi, produktivitas, konsumsi, ekspor dan stabilitas ekonomi global.
