Polda Kalbar Ungkap 40 Kasus Penyimpangan Distribusi Komoditas Strategis Selama Juli 2026

Pontianak, Lensa Resonansi – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat mencatat sedikitnya 40 kasus penyimpangan distribusi komoditas strategis berhasil ditangani sepanjang Juli 2026. Penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di daerah.

Data itu disampaikan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (22/7).

Pertemuan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Barat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna membahas strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting), memperkuat ketahanan pangan, dan mengantisipasi tekanan inflasi pada Semester II Tahun 2026.

Penimbunan Bawang dan Penyalahgunaan BBM Ditindak

Dalam paparannya, Kapolda mengungkapkan bahwa aparat kepolisian terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan masyarakat, khususnya komoditas strategis dan barang bersubsidi.

Berdasarkan data yang disampaikan, selama Juli 2026 jajaran Polda Kalbar telah mengungkap:

• 3 kasus penimbunan bawang.
• 37 kasus penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Selain penindakan tersebut, kepolisian juga melakukan pemantauan terhadap penjualan gas LPG bersubsidi agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kelangkaan barang, praktik penimbunan, hingga penyimpangan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran.

Distribusi Komoditas Jadi Perhatian Utama

Kapolda menegaskan bahwa kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, pengawasan terhadap jalur distribusi terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran hukum, tetapi juga memastikan distribusi komoditas strategis berjalan sesuai ketentuan sehingga pasokan tetap tersedia di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat TPID mengingat distribusi yang lancar dinilai berpengaruh langsung terhadap pengendalian inflasi daerah.

Antisipasi Karhutla untuk Menjaga Ketahanan Pangan

Selain persoalan distribusi pangan, Kapolda Kalbar juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya meningkat pada musim kemarau.

Menurut Alberd Teddy, dampak karhutla tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu sektor pertanian, menghambat distribusi hasil panen, hingga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi dan langkah antisipatif guna meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sinergi Lintas Instansi Perkuat Pengendalian Inflasi

Dalam forum tersebut, Kapolda menekankan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya:

• Penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
• Menjaga kelancaran rantai pasok komoditas strategis.
• Penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah bersama seluruh instansi berharap stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga, ketahanan pangan semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dapat berlangsung secara berkelanjutan.