JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (29/9/2026).
APBN 2027 dirancang sebagai instrumen fiskal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjaga momentum pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat, investasi, serta keberlanjutan fiskal sebagai bagian penting dari arsitektur anggaran tahun depan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan desain RAPBN 2027 harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda prioritas pembangunan nasional.
“Arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, merespons ketidakpastian global dan mempercepat pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal,” ujar Suahasil dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurut pemerintah, fondasi fiskal yang telah dibangun perlu dijaga sekaligus diperkuat agar APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai instrumen pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.
Pendapatan Rp3.435,1 Triliun, Belanja Rp4.106,2 Triliun
Dalam postur yang telah disepakati pemerintah dan DPR, pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,2 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan sekitar Rp671,1 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga menetapkan keseimbangan primer sebesar Rp20,8 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih menggunakan ruang fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi pada saat yang sama mempertahankan batas defisit di bawah 3 persen PDB.
Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati bahwa belanja pemerintah pusat mencapai sekitar Rp3.371,2 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) ditetapkan Rp735 triliun. Kenaikan belanja pemerintah pusat terutama berasal dari perubahan alokasi belanja kementerian/lembaga.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Salah satu target utama APBN 2027 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.
Target tersebut didukung asumsi makro lainnya, yakni inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9 persen, serta harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar 75 dolar AS per barel.
Pemerintah juga menetapkan lifting minyak bumi sebesar 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Target pertumbuhan 6 persen menjadi salah satu indikator penting yang akan menentukan apakah ekspansi fiskal 2027 mampu diterjemahkan menjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Badan Anggaran DPR sebelumnya menyatakan target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui berbagai program yang telah dirancang dalam APBN. Namun, realisasinya tetap bergantung pada perkembangan ekonomi domestik maupun global.
Tantangan Ada pada Kualitas Belanja
Dengan total belanja negara mencapai lebih dari Rp4.100 triliun, tantangan APBN 2027 bukan hanya mengenai besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi program yang produktif dan memberikan dampak nyata.
Pemerintah sebelumnya menetapkan sejumlah klaster prioritas, antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.
Di sisi lain, pemerintah juga memasukkan penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi sebagai klaster pendukung.
Karena itu, efektivitas APBN 2027 akan sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta kemampuan pemerintah memastikan anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Defisit 2,4 Persen dan Ujian Keberlanjutan Fiskal
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 tetap bersifat ekspansif, tetapi diarahkan agar tetap terukur dan kredibel.
Suahasil menyatakan pemerintah akan menjaga defisit APBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Menurut pemerintah, APBN harus tetap mampu mendorong pertumbuhan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal.
Persoalannya, ruang fiskal selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Perubahan harga komoditas, nilai tukar, suku bunga global, kondisi geopolitik, hingga dinamika ekonomi dunia dapat memengaruhi penerimaan negara maupun kebutuhan belanja.
Dalam konteks tersebut, APBN 2027 tidak hanya akan diuji dari kemampuan pemerintah mencapai target pertumbuhan 6 persen. Kemampuan menjaga penerimaan, mengendalikan pembiayaan, meningkatkan kualitas belanja, dan mempertahankan defisit pada batas yang telah ditetapkan juga menjadi bagian penting dari evaluasi pelaksanaannya.
Dengan disahkannya APBN 2027, pemerintah kini memasuki tahap pelaksanaan. Angka-angka yang telah disepakati di ruang sidang akan diuji oleh kondisi ekonomi riil sepanjang 2027.
Pada akhirnya, keberhasilan APBN 2027 bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa efektif anggaran tersebut mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
