Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis sektor energi, mulai dari percepatan elektrifikasi desa, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), hingga jaminan ketahanan pasokan energi nasional.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Bahlil mengatakan pemerintah terus mempercepat program listrik desa sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang belum menikmati akses listrik.
Program Listrik Desa Terus Dipercepat
Bahlil mengungkapkan masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Namun, sepanjang tahun 2025 pemerintah telah berhasil menghadirkan akses listrik ke lebih dari 1.400 desa.
"Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih," ujar Bahlil.
Menurutnya, percepatan elektrifikasi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyek PLTS 100 Gigawatt Segera Dimulai
Selain elektrifikasi desa, Presiden juga membahas percepatan implementasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Bahlil menyebut proyek tersebut segera memasuki tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) dalam waktu dekat.
"Implementasi daripada PLTS 100 gigawatt insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan," katanya.
Program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperbesar porsi energi bersih sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Pemerintah Pastikan Stok BBM dan LPG Tetap Aman
Dalam rapat tersebut, Bahlil juga melaporkan kondisi pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Ia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude oil), dan LPG nasional masih berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
"Untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG," jelasnya.
Harga BBM dan LPG Bersubsidi Dipastikan Tidak Naik
Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi.
Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan arahan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga energi dunia.
"Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi," tegasnya.
Pasokan BBM Nelayan Jadi Perhatian Presiden
Selain menjaga stabilitas pasokan energi secara nasional, Presiden Prabowo turut memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan bahan bakar bagi nelayan.
Bahlil mengatakan Presiden meminta agar distribusi BBM bagi nelayan tetap terjamin sehingga aktivitas melaut tidak terganggu.
"Bapak Presiden arahkan terkait dengan BBM untuk nelayan yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya," ujarnya.
Penataan Sektor Tambang untuk Tingkatkan PNBP
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga membahas langkah penataan sektor pertambangan mineral sebagai upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menurut Bahlil, pembenahan tata kelola pertambangan diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor mineral terhadap penerimaan negara sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
