MEDAN – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sejumlah aspirasi mewakili kota-kota di Kalimantan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026). Dalam forum nasional tersebut, ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah pusat yang lebih memperhatikan kondisi riil daerah, terutama terkait kapasitas fiskal, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan manfaat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) wali kota pontianak suarakan aspirasi.
Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Regional Kalimantan, Edi menyampaikan bahwa aspirasi yang dibawa bukan hanya mewakili Kota Pontianak, tetapi juga merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan pemerintah kota di Pulau Kalimantan wali kota pontianak suarakan aspirasi.
"Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks," ujar Edi.
Dorong Keadilan Fiskal bagi Daerah
Salah satu isu utama yang disampaikan dalam Rakernas APEKSI adalah perlunya peninjauan terhadap kebijakan Transfer Keuangan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Edi, formula alokasi dana dari pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, karakteristik perkotaan, serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
Ia menilai pemerintah daerah saat ini dituntut meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun kemampuan fiskalnya belum sepenuhnya mendukung.
"Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah," katanya.
Selain itu, pemerintah kota di Kalimantan juga mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), optimalisasi kembali fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kebutuhan wilayah perkotaan, termasuk indeks kemahalan konstruksi, tingkat urbanisasi, dan beban pelayanan masyarakat.
Soroti Pembiayaan Kesehatan dan Belanja Pegawai
Dalam sektor kesehatan, Edi meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan implementasi Universal Health Coverage (UHC) agar tidak semakin membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani," ujarnya.
Selain itu, pemerintah kota di Kalimantan juga meminta evaluasi terhadap rencana penerapan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang direncanakan berlaku mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, termasuk kebutuhan aparatur dan konsekuensi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerataan Manfaat Pembangunan IKN
Dalam forum tersebut, Edi juga menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diharapkan memberikan dampak positif bagi seluruh kota di Pulau Kalimantan, bukan hanya wilayah yang berada di sekitar kawasan inti IKN.
Ia mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas, seperti peningkatan Jalan Trans-Kalimantan, kajian pembangunan jalan tol, pengembangan jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi untuk mendukung integrasi ekonomi antardaerah.
"Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya," tegas Edi.
Selain konektivitas, isu ketahanan energi juga menjadi perhatian. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan dan memastikan distribusi energi sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah.
Harapan kepada Pemerintah Pusat
Edi berharap berbagai aspirasi yang disampaikan melalui Rakernas XVIII APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Menurutnya, penguatan fiskal daerah, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan layanan publik, serta pemerataan manfaat pembangunan nasional akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan kawasan Kalimantan.
"Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah," pungkasnya.
