Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menjalankan rangkaian safari politiknya ke sejumlah daerah setelah tak lagi menjabat sebagai kepala negara. Provinsi Lampung menjadi tujuan pertama dalam agenda politik tersebut, yang berlangsung selama tiga hari sejak 26 Juni 2026. Kunjungan Jokowi ke provinsi paling selatan di Pulau Sumatera itu langsung menjadi perhatian publik. Mengenakan jaket dan topi berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jokowi menghadiri sejumlah kegiatan bersama pengurus partai, tokoh masyarakat, hingga warga di beberapa daerah di Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk memenuhi undangan masyarakat sekaligus memberikan apresiasi kepada jajaran PSI Lampung yang dinilai berhasil membangun struktur organisasi partai hingga ke tingkat desa. Menurut Jokowi, capaian tersebut merupakan prestasi yang belum mampu diwujudkan oleh sebagian besar wilayah lain di Indonesia. "Saya ingin memberikan apresiasi, penghargaan, dan penghormatan yang tinggi kepada Ketua Umum, Ketua DPW, Ketua DPD beserta seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan struktur partai sampai ke tingkat desa," ujar Jokowi saat menghadiri kegiatan di Lampung, Jumat (26/6/2026). Selain menghadiri konsolidasi internal PSI, Jokowi juga menerima gelar adat kehormatan *Baginda Pemuka Bangsa* dari tokoh adat Lampung sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya selama memimpin Indonesia. PSI Diminta Aktif Membantu Masyarakat Dalam arahannya kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kabupaten Mesuji, Jokowi menekankan bahwa struktur partai yang telah terbentuk hingga tingkat desa harus diikuti dengan kerja nyata di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh kader tidak hanya fokus membangun organisasi, tetapi juga aktif mendengar dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya, kedekatan dengan rakyat akan menjadi modal utama bagi PSI untuk meningkatkan elektabilitas menghadapi Pemilu 2029. Jokowi optimistis apabila mesin partai bekerja secara konsisten sejak sekarang, peluang PSI meraih hasil signifikan pada pemilu mendatang akan semakin terbuka. Usai Lampung, mantan Presiden RI dua periode tersebut dijadwalkan melanjutkan safari politik ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat sebagai bagian dari agenda konsolidasi bersama kader PSI di berbagai daerah. Safari Politik Jokowi Jadi Sorotan Langkah politik Jokowi tersebut memunculkan berbagai respons dari elite partai politik nasional. Meski sebagian besar menghormati hak politik Jokowi sebagai warga negara, sejumlah tokoh juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional menjelang tahapan Pemilu 2029. PKB: Hak Politik Setiap Warga Negara Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, menilai safari politik yang dilakukan Jokowi merupakan hak pribadi sebagai warga negara. Ia menegaskan selama kegiatan tersebut tidak melanggar aturan maupun tahapan pemilu, maka tidak ada persoalan yang perlu diperdebatkan. "Yang jelas tidak melewati batas, tidak mencuri start," kata Lalu saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap tokoh untuk menentukan sikap politik masing-masing. Meski demikian, Lalu memastikan seluruh kader PKB tetap fokus mengikuti arahan Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar dalam menghadapi dinamika politik nasional. "Kami hari ini ditugaskan oleh PKB, tentu satu komando kepada Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar," ujarnya. PDIP: Jaga Situasi Tetap Kondusif Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga menilai safari politik Jokowi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, Puan mengingatkan agar seluruh elite politik tetap mengedepankan kepentingan nasional dan menjaga stabilitas di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. "Alangkah baiknya jika sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," kata Puan di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Pernyataan tersebut dinilai sebagai ajakan agar dinamika politik nasional tidak berkembang menjadi polarisasi yang berlebihan menjelang kontestasi Pemilu 2029. Golkar: Tidak Khawatir Perpindahan Pemilih Pandangan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Menurutnya, sebagai mantan presiden, Jokowi memiliki kebebasan menentukan pilihan politik maupun aktivitas yang ingin dijalankan setelah tidak lagi menjabat. "Pak Jokowi orang merdeka, boleh menentukan keputusan politiknya mau seperti apa. Tergantung beliau dan Partai Solidaritas Indonesia," kata Sarmuji di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026). Sarmuji menegaskan Golkar tidak merasa khawatir terhadap potensi perpindahan basis pemilih akibat aktivitas politik Jokowi bersama PSI. Menurut dia, perpindahan dukungan merupakan dinamika yang wajar dalam sistem demokrasi dan dapat terjadi kepada partai mana pun. "Perpindahan pemilih bukan hanya ke PSI, bisa ke partai lain termasuk ke Golkar," ujarnya. Pengamat Nilai Safari Politik Jadi Sinyal Konsolidasi Awal Safari politik Jokowi bersama PSI dinilai sejumlah kalangan sebagai sinyal dimulainya konsolidasi politik menuju Pemilu 2029. Meski tahapan resmi pemilu masih beberapa tahun lagi, berbagai partai mulai memperkuat struktur organisasi, memperluas jaringan kader, dan membangun komunikasi politik di tingkat daerah. Kehadiran mantan kepala negara dalam agenda konsolidasi PSI juga dipandang dapat memberikan efek elektoral sekaligus meningkatkan eksposur partai yang saat ini tengah memperluas basis dukungan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan rangkaian kunjungan yang akan berlanjut ke Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat, safari politik Jokowi diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik sekaligus memunculkan berbagai respons dari partai-partai politik menjelang semakin menghangatnya dinamika politik nasional menuju Pemilu 2029.
