Mendagri Tegaskan Tidak Ada Dua Desa RI yang Beralih ke Malaysia, Hanya Penyesuaian Garis Batas

TeropongKalimantan - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menepis isu yang menyebut dua desa di Kalimantan Utara telah masuk ke wilayah Malaysia. Ia memastikan informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta karena yang mengalami perubahan hanyalah sebagian kecil bidang tanah akibat penyelesaian batas negara, bukan keseluruhan wilayah desa. Penegasan itu disampaikan Tito saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2026). 

Menurutnya, munculnya anggapan bahwa Indonesia kehilangan dua desa merupakan kesalahpahaman dalam memahami hasil kesepakatan delimitasi perbatasan darat Indonesia–Malaysia. Tito menjelaskan bahwa penyelesaian batas kedua negara dilakukan melalui dua nota kesepahaman (MoU) yang mengatur sejumlah segmen perbatasan di Kalimantan. Hasilnya, Indonesia justru memperoleh tambahan wilayah yang lebih luas dibandingkan area yang disepakati menjadi bagian Malaysia. Pada segmen Pulau Sebatik, Indonesia memperoleh sekitar 127,3 hektare, sedangkan Malaysia mendapatkan sekitar 4,9 hektare. Sementara itu, pada segmen Sungai Simantipal, seluruh kawasan seluas kurang lebih 5.700 hektare dipastikan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Adapun pada segmen Sungai Sinapad hingga titik B2700–B3100, Indonesia memperoleh sekitar 5.207 hektare, sedangkan Malaysia mendapatkan sekitar 778 hektare. Di sisi lain, pada segmen C500–C600, sekitar 405 hektare ditetapkan berada di wilayah Malaysia. 

Dengan hasil tersebut, Tito menilai Indonesia justru memperoleh keuntungan wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan luas lahan yang dilepaskan dalam proses penetapan batas. Ia menambahkan, isu mengenai hilangnya dua desa sebenarnya berasal dari fakta bahwa sebagian kecil lahan yang berada di dalam administrasi dua desa tersebut kini masuk ke wilayah Malaysia. Namun demikian, keberadaan desa beserta wilayah administrasinya tetap berada di Indonesia. "Desanya tetap ada. Yang berubah hanya sebagian bidang tanahnya, sementara Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang jauh lebih luas," jelas Tito. 

Menurutnya, total lahan yang terdampak di dua desa tersebut hanya sekitar 127 hektare. Sebagai kompensasi dalam penyelesaian batas, Indonesia justru memperoleh tambahan wilayah sekitar 5.700 hektare yang kini resmi menjadi bagian dari wilayah nasional. Lebih lanjut, Tito menerangkan bahwa persoalan batas Indonesia dan Malaysia merupakan warisan sejarah sejak masa kolonial Belanda dan Inggris. Saat itu, batas negara hanya digambarkan melalui peta tanpa penandaan fisik yang jelas di lapangan sehingga memunculkan berbagai perbedaan persepsi di kawasan perbatasan. 

Kondisi tersebut bahkan menyebabkan sejumlah bangunan dan permukiman berada tepat di atas garis batas, sehingga sebagian rumah berada di wilayah Indonesia dan sebagian lainnya masuk ke Malaysia. Selain menimbulkan persoalan administrasi, ketidakjelasan batas juga membuka peluang terjadinya berbagai aktivitas lintas negara secara ilegal, mulai dari penyelundupan barang, perdagangan orang, narkotika, hingga penyelundupan senjata api. Karena itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian batas negara melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Proses tersebut melibatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BIN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta sejumlah instansi terkait lainnya agar seluruh persoalan perbatasan dapat diselesaikan secara komprehensif.

mendagri tegaskan dua desa tidak,mendagri tegaskan dua desa tidak